Rapat Panmus DPD Alot Bahas Agenda Pemilihan Pimpinan

By | April 3, 2017

JAKARTA, KOMPAS.com – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar meeting Panitia Musyawarah, Minggu (2/4/2017) yg dilaksanakan tertutup.

Salah sesuatu agenda meeting adalah membahas putusan Mahkamah Agung (MA) tentang uji materi Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 dan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Nomor 1 Tahun 2017.

Putusan atas uji materi Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 yg mengatur masa jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah menjadi 2,5 tahun, menyatakan pembatalan aturan tersebut.

Sedangkan putusan atas uji materi Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 yg mengatur diberlakukannya 2,5 tahun masa jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah pada periode 2014-2019 juga menyatakan pembatalan atas aturan tersebut.

Padahal, pada awalnya Dewan Perwakilan Daerah merencanakan pemilihan pimpinan baru Dewan Perwakilan Daerah pada 3 April 2017. Dengan adanya putusan MA tersebut, maka pemilihan itu terancam batal.

Namun, dua redaksional dianggap salah dalam putusan MA tersebut. Misalnya, redaksional yg alih-alih mencantumkan “Dewan Perwakilan Daerah” malah mencantumkan “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Selain itu, kesalahan pengetikan juga terjadi pada obyek putusan yg semestinya “Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017” yg memutuskan masa jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah selama 2,5 tahun, justru ditulis “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017”.

Anggota meeting Panmus Dewan Perwakilan Daerah terbelah. Sebagian menyatakan putusan MA perlu dipatuhi.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berasal Gorontalo, Abdurrahman Abubakar Bahmid, misalnya, menilai pemilihan seharusnya dibatalkan. Terlebih, MA juga sudah mengakui kesalahan tersebut dan mulai memperbaikinya.

Kesalahan redaksional dianggap tidak mulai mengubah substansi putusan.

“Sehingga tak perlu ada perdebatan panjang. Perdebatan politik boleh saja, tetapi ketika hukum telah membuat keputusan kami harus patuh pada putusan hukum,” tutur Abdurrahman di sela meeting Panmus, Minggu (2/4/2017).

“Pemilihan besok kalau dipaksakan tak sah. Oleh karena itu, kalau cuma kesalahan redaksional kalian tunggu pembenaran dari MA,” kata dia.

Dalam meeting Panmus, kata Abdurrahman, berkembang beberapa opsi. Meski belum ada kecendenderungan kepada salah sesuatu opsi, namun ia mengklaim lebih banyak yg mendukung buat memberlakukan putusan MA.

“Penilaian subyektif saya, tampaknya lebih banyak yg mendukung bagi diberlakukannya ketetapan dari MA,” tuturnya.

Ia juga mengaku mendapatkan keterangan bahwa MA tak mulai bersedia melantik seandainya pemilihan pimpinan baru tetap dilakukan.

“Info yg aku terima, MA tak mulai tiba melantik karena kalau tiba melantik berarti bertentangan dengan putusan mereka sendiri,” ucap Abdurrahman.

(Baca juga: MA Disebut Melanggar UU Bila Menolak Lantik Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah yg Baru)

Namun, sebagian yang lain menyatakan putusan tersebut tidak dapat diberlakukan karena ada kesalahan redaksional fatal yg berimplikasi pada substansi putusan.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berasal Jawa Tengah, Akhmad Muqowam berpendapat, kecenderungan yg muncul justru bagi tak memberlakukan putusan MA. Alasannya, ada kesalahan teknis pada putusan yg ada.

Menurut dia, dalam mengeluarkan putusan, diperlukan pencermatan dari hakim yg menangani putusan. Hakim tersebut tidak cuma sesuatu orang, melainkan lebih dari sesuatu orang.

(Baca juga: Salah Ketik, Putusan MA Dianggap Tidak Sah oleh Anggota DPD)

Oleh karena itu, kesalahan tersebut dianggapnya bukan cuma sekadar kesalahan administratif melainkan berimplikasi pada substansinya.

“Yang berkembang kecenderungannya putusan MA ini tak mulai diberlakukan. Kalau diminta pendapat pribadi, terlepas dari permasalahan hukum maupun politik, kembali saja pada agenda yg utama, pemilihan pimpinan,” tutur Muqowam.

Sekalipun MA sudah mengakui kesalahan tersebut dan menyatakan mulai memperbaiki kesalahan pada redaksional putusan, namun Muqowam menyatakan pernyataan tersebut tidak disertai pernyataan tertulis.

Jika MA tak mau melantik pimpinan terpilih, kata dia, itu adalah urusan lain.

“Apakah menunggu perbaikan (redaksional) harus kalian tahan agenda DPD? Ya enggak mampu dong. MA tak boleh menyetir DPD,” ucapnya.

Menurut Muqowam, meeting pemilihan pimpinan baru Dewan Perwakilan Daerah tetap bisa diberlakukan dengan dasar hukum Tatib Dewan Perwakilan Daerah Nomor 1/2017.

“Peraturan MA yg ada kekurangan-kekurangan itu aku kira enggak dapat dilaksanakan,” kata Muqowam.

Namun, hingga pukul 17.02 WIB, pertemuan panmus masih berlangsung dan belum memutuskan keputusan final, apakah putusan MA tersebut mulai dipatuhi atau pemilihan pimpinan baru mulai tetap dilakukan.

(Baca juga: Ketua DPD: Pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Kemungkinan Tetap Dilakukan)

Kompas TV Peran Dewan Perwakilan Daerah Belum Terlihat Jelas?

Sumber: http://nasional.kompas.com

Leave a Reply